Ironi memang kalo seandainya negara Indonesia memiliki pengertian bahwa sejarah adalah peristiwa yang penah terjadi, dan tak akan pernah terulang kembali. Bahkan sering kita mendengar orang berpesan, “yang sudah biarlah berlalu, lupakan saja”. Barangkali ucapan ini terbit dari upaya ingin melupakan kesan negatif dari peristiwa yang pernah dialaminya. Tetapi perlukah pengalaman pahit itu kita lupakan. Apakah tidak sebaliknya, justru pengalaman pahit itu kita pelajari agar tidak terulang untuk kedua kalinya? Tidakkah apa yang pernah terjadi, tidak terjadi tanpa arti dan makna

Kalo kita runut ke belakang, tepatnya pada era Orde Baru tidak adanya transfaransi dari pemerintah dengan alasan tidak ingin meresahkan masyarakat Indonesia. Segala permasalahan publik di bungkus rapi agar tidak tercium ke khalayak ramai. Tapi akibatnya justru sebaliknya, rakyat resah dengan tidak adanya transfaransi dari pemerintah. Keresahan itulah yang akhirnya menjadi bomerang bagi pemerintahan Era Orde Baru, keresahan itu pula lah yang membangkitkan keberanian para mahasiswa diantaranya , untuk meruntuhkan pemerintahan Era Orde Baru itu.

Nah apakah pemerintahan yang sekarang tidak belajar dari sejarah? Mana mungkin, mereka kan orang-orang pintar. Tapi kenapa masih banyak persoalan public yang dibungkus rapi dengan alasan yang sama, “tidak mau meresahkan masyarakat”. Sebagaimana para tokoh lintas agama mengatakan “untuk transfaransi pemerintahan kita mencatat SBY mengatakan dia menerima surat tertanggal 25 April dari Zoelick dan meminta Sri Muliyani bekerja di Bank Dunia pada 30 April. Nyatanya, yang terjadi beberapa pejabat di kementrian keuangan menyatakan bahwa Sri Muliyani sesungguhnya dipaksa mengundurkan diri dan di tawarkan pekerjaan di Bank Dunia sebagai jalan keluar yang tidak memalukannya. Contoh lain yang sekarang sedang menjadi momok pembicaraan yaitu kasus Gayus si Mafia Pajak yang tak kunjung selesai walaupun Gayus sendiri sudah di vonis selama 7 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta. Dan mungkin masih banyak lagi.

Maka pantaslah para tokoh lintas agama keluar dari sarangnya karena mereka merasa terpanggil untuk membenahi segala penyimpangan yang terjadi di pemerintahan kita, dan seharusnya pemerintah jangan terlalu berlebihan menyikapi kritikan para tokoh lintas agama, pemerintah bersikap devensif kemudian melakukan elaborasi dengan mengatakan bahwa kritikan para tokoh lintas agama adalah bagian dari kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Diluar kepemerintahan lahir “G.A.D.I.S” (Golongan anti Din Syamsuddin) yang menuduh bahwa Din Syamsudin adalah provokator dari semua ini. Menurut saya tuduhan itu terlalu berlebihan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sejarah mencatat kalangan tokoh agama lah yang selalu terbit pada barisan pertama, ketika negeri ini terancam kesejahteraan rakyatnya.

Pada tanggal 22 juni 1527 “Fatahillah” seorang tokoh agama, tampil pada barisan pertama sekaligus berhasil mematahkan hubungan kerja sama antara pajajaran dengan portugis. Kemenangan ini disyukuri dengan mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Kemudian pada pertengahan abad ke-17 imprealis Belanda berusaha mewujudkan pemerintahan yang kuat di Indonesia yang dapat melindungi transfortasi dan perdagangannya. Tetapi usahanya tertunda dua abad lamanya karena menemui perlawanan yang tangguh dari tokoh agama yang berasal dari golongan priyai yaitu “H.O.S. Tjokroaminoto”. Beliau mampu membangkitkan kesadaran berbangsa dan bertanah air serta berbahasa Indonesia, memasyarakatkan Nasionalisme dan mematahkan imprealisme Belanda.

Dari catatan sejarah di atas, seharusnya pemerintah bisa mengambil keuntungan dari kritik para tokoh lintas agama. Karena sebenarnya mereka lah kekuatan poitik yang sebenarnya, suaranya bersih dari segala kepentingan dan hanya satu yang mereka inginkan yaitu “kesejahteraan rakyat”. Bukannya kita tahu bahwa pemerintah itu bagaikan belantara hutan yang penuh dengan kekayaan alamnya, dan tokoh agama bagaikan harimau yang menjaga kekayaan hutan dari para penebang liar? Apa jadinya apabila pemerintah lepas hubungan dengan tokoh agama? Yang pasti tingkat derajat negara akan tampak sunyi sepi, rusak jalannya perundang-undangan, karena tanpa teladan. Akhirnya masyarakat tidak akan percaya pada pemerintah, mereka akan mencari sosok yang mereka percayai bisa mensejahterakan kehidupan mereka .